Kemenkumham Jateng Ikuti Apel Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 1444 H

_Menkumham Ingatkan Soal Keamanan Lingkungan Kerja_

SEMARANG - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar Apel Kesiapan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan Pelepasan Mudik Bareng Kemenkumham Tahun 2023. Terpusat di Lapangan Upacara Kemenkumham, Kantor Wilayah Jawa Tengah mengikuti kegiatan tersebut secara virtual, Selasa (18/04), di Aula Kresna Basudewa.

Baca juga: Dukungan untuk Nasrul Abit-Indra Catri  Bergelora di Bukittinggi

Kakanwil Dr. A. Yuspahruddin didampingi seluruh kepala divisi nampak hadir mengikuti bersama seluruh pejabat administrasi dan pegawai serta PPNPN Kantor Wilayah.

Apel bertema "Mudik Aman dan Sehat" ini juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, dan ASN Kemenkumham di seluruh Indonesia secara virtual.

Baca juga: Kapolda Jateng Apresiasi Pilkades di Banyumas Aman

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly selaku pembina apel mengingatkan seluruh jajaran Kemenkumham untuk memastikan keamanan di lingkungan kerjanya termasuk rumah masing-masing saat cuti bersama.

"Apel kesiapan pengamanan ini dilaksanakan dalam rangka menunjukkan kesiapan kita untuk menyikapi cuti bersama Idul Fitri 1444H, " terang Yasonna.

Baca juga: Dandim Cilacap Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Malam Tahun Baru 2022

"Saya harapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM serta petugas pengamanan di seluruh Indonesia agar memastikan keamanan lingkungan kerja kita seperti Kantor, Kanim, Lapas, Bapas, Rutan, Rupbasan, Rudenim, dan sebagainya termasuk rumah masing-masing sebelum berangkat cuti, " lanjutnya.

Ia mengimbau Pimpinan Tinggi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan jajarannya untuk memastikan kesiapan petugas dan lokasi kegiatan yang akan diamankan.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Koordinasi dengan TNI Polri juga menjadi poin yang disampaikannya untuk mewujudkan keamanan di kantor, kegiatan pemberian remisi, dan pelayanan publik.

Sebelum melaksanakan cuti bersama, Menkumham memerintahkan tidak ada tunggakan pekerjaan yang bisa mengganggu tercapainya target kinerja.

Baca juga: Kemendikbudristek: Sebanyak 293.848 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi Pegawai PPPK

"Saya harap tidak ada tunggakan pekerjaan yang dapat mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, " ujar Menkumham.